Dahlan dipanggil BK DPR untuk menjernihkan kontroversi seputar surat edarannya yang memerintahkan direksi BUMN agar tidak memberi 'upeti' kepada anggota DPR terkait interaksi dua lembaga itu, terutama saat Dewan membahas kepentingan BUMN.
"Saya serahkan tiga kejadian permintaan uang anggota Dewan pada BUMN, beserta nama BUMN-nya, nama anggota Dewan dan jumlah uang terkait", kata Dahlan usai pertemuan pada wartawan yang menunggu sejak pagi di luar ruang DK DPR.
"Dari tiga kejadian itu, dua kasus melibatkan satu anggota Dewan yang sama, jadi tadi saya hanya menyerahkan dua nama saja," rincian Dahlan.
Namun ia menolak menyebut rincian tersebut pada media termasuk inisial nama, jumlah uang atau kasus yang dimaksud.
"Sudah saya serahkan pada Dewan Kehormatan semuanya. Harap anda ingat itikad saya bukan bersih-bersih rumah tangga orang, tetapi membersihkan 'rumah' saya sendiri."
"Bukan rahasia lagi kalau BUMN itu dulu jadi sarang korupsi dan permainan." 'Empati'
Saat ditanya kenapa ia tidak langsung melapor pada KPK untuk kasus ini, Dahlan mengatakan dirinya masih mempertimbangkan.
"Itu tadi, niat saya bukannya bersih-bersih rumah tangga orang lain. Tapi saya juga sedang pikir-pikir, nanti minta masukan dulu," kata Dahlan beralasan.
"Saya juga berempati (pada anggota Dewan), jangan-jangan dia sebenarnya bukan dalangnya."
Selanjutnya Badan kehormatan DPR dijadwalkan mendengar penjelasan dari Sekretaris Kementrian BUMN serta Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, yang sempat membeberkan modus pemerasan yang dituduhkan anggota Dewan terhadap BUMN yang dikelolanya.
Dahlan menjadi sumber berita satu bulan terakhir setelah beredar surat yang ditandatanganinya, meminta agar direksi BUMN tak menyediakan pemberian apapun pada anggota DPR yang meminta.
Surat itu oleh sebagian kalangan DPR, termasuk ketuanya Marzuki Ali, dianggap sebagai fitnah karena tidak disebut dengan jelas siapa anggota dewan yang dimaksud. Belakangan sejumlah pejabat dan mantan pejabat BUMN mengakui pernah menjadi sasaran 'pemerasan' serupa, termasuk perusahaan penerbangan PT Merpati Nusantara Airlines serta pabrik gula Rajawali Nusantara Indonesia.
Menurut dua BUMN tersebut, oknum anggota DPR mengancam tak meloloskan pembahasan anggaran penyertaan modal pemerintah bila permintaan pada BUMN tak dikabulkan. Modus lain menurut BUMN adalah tuntutan menggelar rapat di berbagai lokasi mewah dengan tanggungan BUMN meski fasilitas gedung DPR tersedia.
Dalam sejumlah kasus korupsi yang terungkap di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi muncul pula modus penyerahan uang untuk 'melicinkan' pembahasan atau penyusunan UU tertentu, yang akan menentukan nasib BUMN/ lembaga atau kementrian tertentu.
Sikap sebagian anggota DPR yang merasa dilecehkan oleh pernyataan Menteri Dahlan Iskan menjadi bulan-bulanan pengguna jejaring sosial di Indonesia. Mereka menilai sinyalemen terhadap perilaku koruptif di DPR sudah lama ada, dan sebagian besar mendukung Dahlan mengungkap nama-nama anggota Dewan yang diduga terlibat.
Langkah Dahlan mendapat
dukungan dari Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, seperti
disampaikan Sekretaris Kabinet
pekan lalu. Namun istana
meminta agar Dahlan tidak
mengumbar nama-nama
tersebut selain di forum resmi.
Selasa, 20/11/2012 15:56 WIB
Anggota DPR El Qudsi Tetap Minta Dahlan Iskan Minta Maaf Elvan Dany Sutrisno - detikNews foto: detikcomJakarta - Dua anggota DPR M Ikhlas El Qudsi (FPAN) dan Andi Timo Pangerang (FPD) dipastikan oleh Dirut PT Merpati tak ada di rapat Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN di DPR. Namun Ikhlas El Qudsi tetap meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Sebenarnya dalam pemeriksaan di BK DPR, Dirut PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) Rudy Setyopurnomo telah menyampaikan kedua anggota DPR tersebut tak ikut meminta jatah ke BUMN. Pengakuan Rudy juga menegaskan surat kedua Dahlan ke BK DPR yang berisi menarik dua dari 5 nama anggota DPR peminta jatah BUMN.
Namun Ikhlas El Qudsi yang melayangkan somasi ke Dahlan Iskan menilai pernyataan Dirut PT Merpati tidaklah cukup. Dia meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan sendiri yang secara langsung meminta maaf karena telah melaporkannya ke BK DPR.
"Saya kan menuntut permohonan maaf Pak Dahlan. Yang melaporkan saya ke BK DPR adalah Dahlan Iskan, jadi Pak Dahlan Iskan yang harus minta maaf, bukan Merpati," kata Ikhlas El Qudsi yang akrab disapa Michel oleh teman- temannya di FPAN DPR ini.
El Qudsi pun hingga hari ini masih menunggu niat baik Dahlan Iskan untuk meminta maaf. Jika tidak, dia juga berencana menuntut Dahlan Iskan terkait pencemaran nama baik.
"Insya Allah akan ada perkembangan selanjutnya," katanya.
Rudy Setyopurnomo sebelumnya memberikan sebuah kesaksian di depan Badan Kehormatan DPR. Rudy menyebut dua nama anggota DPR yang tidak hadir dalam rapat terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 1 Oktober 2012 lalu.
"Yang tadi saya sampaikan ada dua. Satu Ibu Andi Timo Pangerang tidak hadir dalam pertemuan tanggal 1 Oktober, keduanya Pak M Ikhlas El Qudsi juga tidak hadir dalam pertemuan itu," kata Rudy kepada wartawan usai diperiksa BK DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/11/2012).
Sebagai gantinya, Ketua BK DPR M Prakosa menyebut dua direksi BUMN yakni Dirut PT Garam dan Dirut PT PAL menyerahkan dua nama anggota DPR pemeras BUMN yang baru. BK DPR juga akan mengkonfrontir anggota DPR yang dilaporkan Dahlan Iskan dan para direksi BUMN dengan direksi BUMN yang telah dikonfirmasi BK. Hingga saat ini BK melihat ada indikasi pelanggaran kode etik yang dilakukan para anggota DPR yang meminta jatah ke BUMN ini.